Tata Cara Penulisan dan Etika Menulis di Internet

Posted on Updated on

pada hakikatnya setiap orang bebas berpendapat dengan menuangkan eksperi dalam bentuk tulisan dan gambar dengan menyesuaikan waktu dan tempatnya , hal ini berlaku pula dalam media maya atau yang lebih kita kenal dengan jejaring internet atau media sosial.

pada kurun waktu 5 tahun kebelakang telah banyak terjadi penyalahgunaan bahasa dan etika dalam menulis, contoh nya ialah sebuah cercaan terhadap publik figur atau yang dikenal dengan kata bully dan hal ini telah terjadi dimana pun sehingga korban dari pembullyan ini dapat tekanan hingga bunuh diri dari karena itu di Indonesia dibuat lah aturan-aturan tersebut dapat dilihat di website http://www.ri.go.id

didalam sebuah tulisan apa yang kita buat merupakan cerminan dari karakter kita dan kehidupan kita sehingga orang lain dapat menyimpulkan seperti apakah kita itu, berikut ini beberapa undang-undang yang dibuat untuk mengatur hal apa saja yang tidak boleh dilakukan.

UU ITE

Adapun mengacu pada dasar hukum yang ada di Republik Indonesia ini tentang dunia Teknologi dan Informasi antara lain telah diatur pada Undang-undang ITE, yang mana sebagai berikut:

Secara umum, materi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang. Pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik mengacu pada beberapa instrumen internasional, seperti UNCITRAL Model Law on eCommerce dan UNCITRAL Model Law on eSignature. Bagian ini dimaksudkan untuk mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat umumnya guna mendapatkan kepastian hukum dalam melakukan transaksi elektronik. Beberapa materi yang diatur, antara lain: 1. pengakuan informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah (Pasal 5 & Pasal 6 UU ITE); 2. tanda tangan elektronik (Pasal 11 & Pasal 12 UU ITE); 3. penyelenggaraan sertifikasi elektronik (certification authority, Pasal 13 & Pasal 14 UU ITE); dan 4. penyelenggaraan sistem elektronik (Pasal 15 & Pasal 16 UU ITE);

Beberapa materi perbuatan yang dilarang (cybercrimes) yang diatur dalam UU ITE, antara lain: 1. konten ilegal, yang terdiri dari, antara lain: kesusilaan, perjudian, penghinaan/pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan (Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 UU ITE);

2. akses ilegal (Pasal 30);

3. intersepsi ilegal (Pasal 31);

4. gangguan terhadap data (data interference, Pasal 32 UU ITE);

5. gangguan terhadap sistem (system interference, Pasal 33 UU ITE);

6. penyalahgunaan alat dan perangkat (misuse of device, Pasal 34 UU ITE);

Kaitannya dengan tata penulisan (postingan) di internet adalah dengan peraturan pemerintah yang disebut UU ITE tadi kita jadi tahu hal apa saja yang boleh atau tidak boleh kita lakukan dalam proses penulisan dan pemostingan di dunia maya, yang kita istilahkan kedalam cyber law.

Pengertian Cyber Law

Cyberlaw adalah hukum yang digunakan didunia cyber ( dunia maya ) yang umumnya diasosiasikan dengan internet. Cyberlaw merupakan aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi suatu aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subyek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat online dan memasuki dunia cyber atau dunia maya.

Hukum pada prinsipnya merupakan pengaturan terhadap sikap tindakan perilaku seseorang dan masyarakat dimana akan ada sangsi bagi yang melanggar. Pada dasarnya sebuah undang – undang dibuat sebagai jawaban hukum terhadap persoalan yang ada di masyarakat, namun pada pelaksanaannya tak jarang suatu undang – undang yang sudah terbentuk menemui kenyataan yang mungkin tidak terjangkau saat undang – undang di bentuk

Topic Seputar Cyber law

Secara garis besar ada lima topic dari cyberlaw di setiap negara yaitu:

a) Information security, menyangkut masalah keotentikan pengirim atau penerima dan integritas dari pesan yang      mengalir melalui internet. Dalam hal ini diatur masalah kerahasiaan dan keabsahan tanda tangan elektronik.

b) On-line transaction, meliputi penawaran, jual-beli, pembayaran sampai pengiriman barang melalui internet.

c) Right in electronic information, soal hak cipta dan hak-hak yang muncul bagi pengguna maupun penyedia content.

d) Regulation information content, sejauh mana perangkat hukum mengatur content yang dialirkan melalui internet.

e) Regulation on-line contact, tata karma dalam berkomunikasi dan berbisnis melalui internet termasuk perpajakan, retriksi eksport-import, kriminalitas dan yurisdiksi hukum

Secara sederhana peraturan penulisan di internet dapat kita kelompokan menjadi 3 subjek yang dilarang dan perlu diperhatikan dalam setiap kita menulis dan bahkan melakukan hal apa saja yang menyangkut dunia maya seperti yang diterangkan diatas (seputar cyber law), antara lain:

  1. Pelanggaran Norma Kesusilaan

Larangan content yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Idealnya mempunyai tujuan yang sangat mulia. Pasal ini berusaha mencegah munculnya situs-situs porno dan merupakan dasar hukum yang kuat bagi pihak berwenang untuk melakukan tindakan pemblokiran atas situs-situs tersebut.

  1. Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik

Larangan content yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Ini sebenarnya adalah berusaha untuk memberikan perlindungan atas hak-hak individu maupun institusi, dimana penggunaan setiap informasi melalui media yang menyangkut data pribadi seseorang atau institusi harus dilakukan atas persetujuan orang/institusi yang bersangkutan.

  1. Pasal Pencemaran Nama Baik

Larangan yang memprovokasikan hal yang menyangkut SARA (Suku, Agama, dan Ras) baik berupa penghinaan dan atau pencemaran nama baik suku, agama, atau ras tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2)           yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.

ada pun cara untuk menghidarkan hal tersebut ada beberapa cara:

  1. menulis dengan bahasa yang baik
  2. tidak melanggar aturan perundang-undangan
  3. menuliskan konten yang positif
  4. dan mencamtukan sumber bila mendapatkan info dari informasi tersebut

kesimpulan

bahwa apa yang kita tulis akan berdampak besar bagi diri kita dan orang sekitar buat lah tulis yang bermuatan positif dan mencatumkan sumber dengan melakukan hal tersebut kita dapat terhindar dari hukum pidana dan perdata.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s